Jakarta, eskoncer.com, RAKYAT BERSUARA,..Ini yang membuat pejabat baru nanti menjadi sangat terbatas gerakannya, Karena kondisi moneter dan fiskal babak belur, bukti kurs Rupiah di pasar Spot sudah Tembus di 16. 300 per dollar.
Bila kita bahas semua data ekonomi moneter dan fiskal tersebut, baru-baru ini Bank Indonesia harus mengorbankan diri menyimpang dari tugas pokok Bank Sentral, Bank Sentral Indonesia difungsikan sebagai mesin baru pencetak utang luar negeri, melalui penerbitan surat utang atau obligasi Bank Indonesia.
Tidak tanggung-tanggung tiga jenis surat utang sekaligus SRBI ( SERTIFIKAT RUPIAH BANK INDONESIA ), SVBI ( SEKURITAS VALUTA ASING BANK INDONESIA ),dan SUVBI ( SUKUK VALUTA ASING BANK INDONESIA ).
Bank Indonesia yakin penerbitan surat utang Bank Indonesia tersebut, dapat menarik investor asing untuk memperkuat rupiah,… dan “TERNYATA GAGAL!!!.., cadangan Devisa di mana selama periode Januari – April 2024 sudah terkuras 10.2 Miliar Dolar, dari 146,4 miliar dolar AS yang terakhir pada 2023 tersebut sekarang menjadi 136,2 miliar dolar per April 2024.
sebagian masyarakat yang sadar sudah sangat resah karena kenaikan kurs Dolar akan berdampak buruk bagi FISKAL dan daya beli masyarakat, beban bunga utang pemerintah makin melonjak, subsidi yang berhubungan dengan mata uang Dolar, seperti BBM, elpiji, listrik, pupuk, juga akan membengkak.
Harga bahan pokok asal impor pasti akan naik, seperti Tahu, Tempe, daging sembako lainnya, seiring dengan terpuruknya moneter kondisi fiskal atau APBN juga sangat memprihatinkan penerimaan pajak yaitu pajak bea, dan cukai, turun 8% selama 4 bulan terakhir dibandingkan periode yang sama tahun 2023, padahal menurut APBN 2024 penerimaan pajak dianggarkan naik 7% artinya penerimaan negara dari perpajakan bisa “SHORTFALL” melebar menjadi 15 sampai 20% sangat berbahaya.
Penerimaan Perpajakan selama 4 bulan pertama 2024 hanya Rp. 720 Triliun, atau turun 62, 76 triliun, dibandingkan tahun 2023 yang mencapai Rp.782 triliun, diperkirakan,..tren penurunan penerimaan pajak akan berlanjut, sehingga bisa memicu krisis fiskal, rasio pajak akan turun diperkirakan hanya maksimal 9, 5% dari PDB.
Rakyat kemudian dibebani kenaikan pajak pertambahan nilai ( PPN ), dan kenaikan harga BBM, yang harusnya BERSUBSIDI, alasan kenaikan harga BBM bahkan sangat menyakitkan hati rakyat, Sri Mulyani membuat pernyataan tidak benar dan menyesatkan, bahwa subsidi BBM Tahun 2023 tembus Rp.502 triliun, itu masih akan membengkak lagi menjadi Rp. 698 triliun, Kalau tidak ada kenaikan harga atau pembatasan pemakaian BBM Bersubsidi.
Ternyata,..APBN 2023 tidak jebol bahkan sebaliknya, APBN 2023 juga mendapatkan rezeki berlimpah, dari naiknya harga komoditi hampir 31% dibandingkan tahun yang lalu.
Sangat menyedih pemerintahan khususnya Departemen Keuangan, yang tidak terbuka kepada rakyat sendiri karena sering memanipulasi data, Sehingga ujung-ujungnya rakyat dibuat BUNTUNG!!, harga komoditi kini mengalami koreksi atau turun,ekonomi Indonesia FUNDAMENTAL EKONOMINYA sangat RAPUH.
Dan paling mengenaskan dalam waktu dekat, pemerintah diperkirakan akan mengurangi SUBSIDI, tarik listrik, harga BBM, diperkirakan akan segera dinaikkan, bahkan ada wacana PERTALITE akan dihapus, mungkin terus ke harga ELPIJI, Dan ini juga menyebabkan PUPUK SUBSIDI kemungkinan akan hilang.
Jangan lupa..uang kuliah ( UKT ) yang naik tapi atas perlawanan dari masyarakat kemudian dibatalkan..
Jangan menyerah kepada peraturan-peraturan yang memang merugikan, perlu diingat pemerintah itu enggak pernah nyerah, ada aja idenya!. sekarang pemerintah berencana mengeluarkan peraturan Presiden, Perpres tentang iuran pariwisata, yang dikenakan melalui tiket penerbangan, strategi Apalagi pemerintah, semua diPAJAKIN!!!. masyarakat makin sadar dan terus melawan sebagai bentuk protes kepada pemerintah melalui suara mereka di SOSIAL MEDIA.
Karena jalur FORMIL sudah DISUMBAT. Dimana pemerintah di akhir jabatan terus mencoba menaikkan atau mengenakan pungutan wajib yang TERINDIKASI bisa melanggar KONSTITUSI, termasuk TAPERA!!!, dalam kondisi rakyat menjadi objek PENANGGUNG DERITA, harga KOMODITAS naik, harga KOMODITAS INTERNASIONAL TURUN..
Ironisnya dengan gerakan 100 hari terakhir ke depan di masa masa akhir jabatan, banyak membuat kebijakan yang memberatkan masyarakat,
puncaknya kondisi moneter dan fiskal yang sangat lemah, di luar kendali pemerintah, ternyata KURS RUPIAH di luar kendali pemerintah, yang tergantung juga dari Investor asing, harga komoditas di luar kendali pemerintah, yaitu tergantung dari harga pasar dunia, kebijakan moneter Indonesia tergantung pada BANK SENTRAL GLOBAL. Khususnya Federal Reserve, Negara bergantung pada ASING semua?..
( Iqbal & team )
